Sumber: merdeka.com [Menteri Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri Suharso Monoarfa (kanan)]
Kerja sama antara Bappenas dan BKPN untuk mendorong investasi agar lebih efektif
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM menandatangani nota Kesepahaman tentang Kerja Sama untuk Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Salah satu poin yang disepakati adalah pertukaran data khususnya untuk investasi.
"Hari ini kami dari kementerian investasi bersama-sama dengan Kementerian Bappenas melakukan penandatangan MoU di mana salah satu poin yang kami sepakati adalah pertukaran data khususnya untuk investasi," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3).
Tak hanya itu saja, kerja sama ini sebagai bentuk kolaborasi investasi pemerintah di sektor-sektor strategis, khususnya kepada hilirisasi. Serta mendorong untuk meningkatkan investasi Indonesia di sektor manufaktur.
"Ini sebagai salah satu syarat untuk kita keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita bersama-sama, tadi kita saling berdiskusi dan bersaut pantun dalam pidato untuk bagaimana mimpi Indonesia 2045 bisa terwujud untuk pendapatan perkapita kita di atas USD 10.000," ungkap Menteri Bahlil.
Sumber: merdeka.com
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, untuk mendorong investasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, diperlukan basis data-data yang tepat berasal dari pihak pertama. Salah satunya BKPM.
"Itu akan bisa terjadi kalau kami bisa mendapatkan data dari tangan pertama yang dikelola BKPM. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara kementerian yang dimandatkan oleh Bapak Presiden," ujar Menteri Monoarfa.
Jika semua data untuk menjalankan pekerjaan itu baik dan sumbernya kredibel, maka hal itu bisa menjadi salah satu upaya demi memperbaiki data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau data investasi Indonesia.
Menurut Kepala Bappenas, penting untuk melihat nilai PMTB karena hal itu mencerminkan efektif tidaknya dalam mendorong industri manufaktur. Kementerian sudah mendorong investasi sampai di tingkat hilirisasi yang luar biasa. Namun kontribusi industri manufaktur di Indonesia pertumbuhannya masih stagnan. Oleh karena itu dengan adanya kerja sama ini investasi diharapkan lebih efektif dengan data-data yang lebih akurat dari kolaborasi dua kementerian ini.
“Itu akan bisa terjadi kalau kami mendapat data dari tangan pertama yang dikelola oleh BKPM, ini salah satu bentuk kerja sama antar kementerian yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.